Setiap kali mendengar kata demonstrasi, banyak orang Indonesia spontan membayangkan kerusuhan, asap gas air mata, bentrokan antara aparat dan mahasiswa, jalanan yang ditutup, hingga fasilitas umum yang hancur. Memori itu begitu kuat, seolah tidak bisa lepas dari bayang-bayang sejarah panjang bangsa ini.
Ingatan kita kembali ke peristiwa 1998, titik balik demokrasi sekaligus luka kolektif. Reformasi memang membuka pintu kebebasan politik, tapi juga meninggalkan jejak traumatis, korban jiwa, kekerasan aparat, hingga kerusuhan massal bahkan penjarahan dan pemerkosaan terhadap etnis tertentu. Gambaran itu masih hidup dalam ingatan masyarakat, diturunkan bahkan pada generasi yang tidak mengalaminya langsung.
Tidak heran bila sebagian orang berkomentar sinis setiap kali ada rencana aksi unjuk rasa, “Ah, paling bikin macet, ujung-ujungnya rusuh.” Prasangka ini begitu melekat, seolah demonstrasi tidak punya sisi lain selain kekacauan. Padahal, jika kita mau menengok lebih dalam, demonstrasi adalah salah satu elemen paling vital dalam menjaga napas demokrasi.
Lalu, apakah adil bila kita hanya menilai demonstrasi dari kaca mata trauma masa lalu?
Demonstrasi sebagai Ekspresi Kolektif
Pada dasarnya, demonstrasi bukan sekadar sekelompok orang berteriak di jalan. Ia adalah ekspresi kolektif rakyat ketika suara mereka tidak lagi didengar melalui jalur formal. Ia adalah pilihan terakhir ketika aspirasi tak kunjung sampai ke meja pengambil kebijakan.
Ketika buruh mogok massal menuntut upah layak, itu bukan sekadar protes ekonomi. Itu adalah jeritan hidup sehari-hari yang penuh tekanan. Ketika mahasiswa memenuhi jalan menolak undang-undang yang dinilai merugikan, itu bukan sekadar hobi turun ke jalan. Itu adalah kepedulian generasi muda terhadap masa depan demokrasi. Ketika ibu rumah tangga ikut berorasi tentang harga pangan, itu bukan pencitraan. Itu adalah pengalaman langsung mereka mengelola dapur di tengah kenaikan harga yang mencekik.
Demonstrasi menyatukan suara-suara kecil menjadi gema besar. Suara seorang guru mungkin tenggelam jika hanya dilontarkan sendirian. Tetapi ketika ia bergabung dengan ribuan orang lainnya, suara itu menjadi gaung yang tidak bisa diabaikan. Inilah kekuatan demonstrasi, mengubah keresahan individual menjadi kekuatan kolektif.
Ketidakadilan yang Memicu Perlawanan
Ketidaksetaraan sosial-ekonomi sering menjadi bahan bakar demonstrasi. Lihatlah kesenjangan yang begitu mencolok antara gaji anggota DPR yang bisa mencapai setara Rp3 juta per hari, sementara sebagian besar rakyat bekerja keras sebulan penuh untuk jumlah yang sama. Jurang ini bukan sekadar angka, tetapi cermin dari ketidakadilan struktural.
Rakyat yang turun ke jalan bukan karena mereka ingin mencari keributan. Mereka turun karena merasa tidak ada jalan lain untuk menyuarakan ketidakadilan. Demonstrasi adalah bahasa yang dipakai rakyat kecil ketika bahasa dialog formal tidak lagi mereka kuasai atau dipercaya.
Apakah kita akan menyalahkan mereka yang berteriak di jalan karena lapar, karena tidak mampu membayar biaya sekolah anaknya, atau karena rumahnya digusur demi proyek pembangunan? Ataukah seharusnya kita mendengar lebih jernih tuntutan yang mereka bawa?
Mengingatkan Kekuasaan
Salah satu fungsi penting demonstrasi adalah memberi peringatan kepada pemerintah. Kekuasaan, sejatinya, tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol. Demokrasi hanya sehat jika ada mekanisme pengawasan, baik melalui lembaga formal maupun partisipasi rakyat.
Demonstrasi mengingatkan para pemimpin bahwa mereka tidak bisa membuat kebijakan seenaknya. Mereka tidak bisa merasa nyaman di kursi kekuasaan tanpa mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Dengan adanya demonstrasi, para pejabat dipaksa untuk berpikir dua kali sebelum meloloskan kebijakan yang merugikan rakyat.
Lebih dari itu, demonstrasi juga berfungsi sebagai cermin internasional. Dunia melihat bagaimana sebuah negara memperlakukan rakyatnya yang bersuara. Pemerintah tidak bisa menutup mata, karena setiap aksi besar pasti akan mendapat sorotan media internasional. Di titik ini, demonstrasi menjadi arena diplomasi tak langsung, rakyat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka peduli, dan pemerintah diuji apakah benar-benar menghormati demokrasi.
Menolak Apatisme dan Melawan Diam
Ada satu bahaya besar yang mengintai demokrasi yaitu apatisme. Ketika rakyat merasa percuma bersuara, maka mereka memilih diam. Ketika suara rakyat dibungkam, maka kekuasaan berjalan tanpa pengawasan. Dan ketika rakyat hanya sibuk dengan urusan masing-masing, demokrasi perlahan mati.
Demonstrasi hadir untuk mencegah itu. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar ritual lima tahunan di bilik suara. Demokrasi adalah partisipasi yang hidup setiap hari. Dengan turun ke jalan, rakyat menunjukkan bahwa mereka masih peduli, masih waspada, masih berani melawan kebijakan yang tidak adil.
Diam mungkin terlihat aman, tetapi diam juga bisa berbahaya. Dengan diam, kita memberi ruang bagi ketidakadilan untuk berkembang tanpa perlawanan. Dengan diam, kita memberi isyarat bahwa apa pun yang dilakukan penguasa akan kita terima. Demonstrasi, sebaliknya, adalah pernyataan bahwa kami tidak akan diam, kami akan melawan.
Luka dari Kekerasan Aparat
Namun, yang membuat banyak orang semakin skeptis adalah cara aparat merespons. Alih-alih melindungi hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, aparat sering kali hadir dengan wajah keras, gas air mata, pentungan, bahkan peluru karet. Alih-alih menjadi penjaga keamanan, aparat justru kerap menjadi sumber ketakutan.
Kekerasan semacam ini bukan hanya merugikan demonstran, tetapi juga merusak citra negara. Bagaimana mungkin sebuah negara yang mengaku demokratis takut pada rakyatnya sendiri? Mengapa suara kritis dianggap ancaman yang harus dibungkam, bukan bagian dari proses memperbaiki kebijakan?
Refleksi ini penting. Karena jika aparat terus menanggapi demonstrasi dengan kekerasan, maka prasangka negatif terhadap demonstrasi tidak akan pernah hilang. Rakyat akan semakin takut turun ke jalan, sementara pemerintah semakin nyaman mengabaikan suara rakyat.
Membentuk Narasi Baru tentang Demonstrasi
Sudah saatnya kita membentuk narasi yang lebih adil mengenai demonstrasi. Selama ini, media sering kali hanya menyorot sisi kericuhan: batu yang dilempar, pagar yang dirusak, jalan yang diblokir. Akibatnya, masyarakat hanya melihat permukaan yang bising, bukan substansi tuntutan yang dibawa.
Kita perlu menggeser cara pandang. Demonstrasi bukan sinonim dari anarki. Ia adalah ruang sah untuk mengkritik kekuasaan. Jika terjadi kericuhan, itu bukan alasan untuk mendiskreditkan seluruh gerakan. Justru kita perlu memilah, apakah kekerasan itu lahir dari provokasi, atau justru dari represi aparat?
Narasi baru ini penting agar generasi muda tidak tumbuh dengan ketakutan berlebihan terhadap demonstrasi. Mereka perlu belajar bahwa turun ke jalan adalah salah satu cara membela demokrasi, sama sahnya dengan menulis opini di media atau mengajukan judicial review ke mahkamah.
Dari Rasa Takut ke Pemahaman
Saya pun pernah menjadi bagian dari masyarakat yang penuh prasangka terhadap demonstrasi. Dulu, setiap kali melihat berita aksi massa, pikiran saya langsung terarah pada kata “ricuh”. Saya bertanya dalam hati, untuk apa sih turun ke jalan, bikin macet saja?
Namun, pandangan itu mulai berubah ketika saya mulai membaca lebih banyak, berdiskusi dengan teman-teman yang aktif di gerakan sosial, dan bahkan melihat langsung bagaimana sebuah demonstrasi bisa berlangsung damai. Di situ saya sadar, prasangka saya lebih banyak dibentuk oleh trauma kolektif dan framing media, bukan pengalaman nyata.
Memang, saya masih merasakan ketakutan. Bau gas air mata yang pernah saya hirup secara tidak sengaja ketika melintas di dekat aksi mahasiswa, masih membekas. Tapi justru dari pengalaman itulah saya belajar bahwa kekerasan bukanlah inti dari demonstrasi. Kekerasan sering kali datang dari aparat yang tidak siap menerima kritik, bukan dari rakyat yang ingin menyuarakan keadilan.
Refleksi ini membuat saya lebih menghargai demonstrasi. Saya tidak lagi melihatnya sekadar sebagai keramaian yang mengganggu, melainkan sebagai napas demokrasi yang tidak boleh padam.
Dari Prasangka Menuju Harapan
Udar prasangka terhadap demonstrasi memang masih kuat di Indonesia. Luka sejarah, trauma masa lalu, dan framing media membuat banyak orang melihat demonstrasi sebagai momok. Namun, jika kita mau jujur, tanpa demonstrasi mungkin negeri ini tidak akan sampai pada titik kebebasan yang kita nikmati sekarang. Reformasi 1998 adalah bukti nyata bahwa suara rakyat di jalan bisa mengguncang kekuasaan.
Maka tugas kita sekarang adalah membentuk narasi baru, melihat demonstrasi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai hak dan kewajiban demokratis. Pemerintah harus belajar mendengar, aparat harus berhenti represif, media harus lebih adil dalam memberitakan. Dan rakyat, kita semua, perlu melawan apatisme dengan partisipasi. Karena pada akhirnya, demokrasi tanpa demonstrasi hanyalah demokrasi semu.
